Diduga Tak Transparan Soal Pengelolaan Anggaran, DPRD Didesak Bentuk Pansus Porda XIII 2018

BOGOR-Panitia Porda XIII 2018 dinilai tidak transparan oleh sejumlah kalangan dalam pengelolaan anggaran. Hal itu mengudang reaksi dan pertanyaan. Salah satunya dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pornas, Jonsen.

Ia mendesak DPRD Kabupaten Bogor untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus), perihal dugaan tidak transparannya pengelolaan anggaran pesta olahraga se Jawa Barat tersebut yang diselenggarakan di Kabupaten Bogor.

DPRD menurutnya jangan tinggal diam bila melihat adanya kejanggalan dalam hal pengelolaan anggaran, pasalnya kegiatan tersebut dibiayai oleh uang rakyat dengan jumlah yang tidak sedikit.

"Segala bentuk kegiatan pemerintah dengan menggunakan APBD harus transparan, apalagi ini dengan biaya yang cukup besar," kata Jonsen, Kamis (11/10/2018).

Ia menegaskan, publik berhak mengetahui sasaran dana yang digunakan. Kerenanya, Jonsen akan melayangkan somasi kepada PB Porda Kabupaten Bogor kaitan dengan dugaan penggunaan dana yang tidak transparan tersebut.

"Saya akan somasi PB Porda Kabupaten Bogor," tegasnya.

Jonsen beranggapan, sosialisasi yang dilakukan panitia pun tidak sampai ke masyarakat secara utuh. Pasalnya, ia melihat sepihnya penonton yang menyaksikan kegiatan olahraga bergengsi tibgkat provinsi tersebut bahkan nyaris tidak ada penonton.

"Berarti sosialisasi tidak sampai ke bawah dan kebetulan kami di pihak Pormas juga tidak tahu," tandasnya.

Sementara, seperti yang diberitakan sejumlah media lokal Bogor sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari PDI Perjuangan, Egi Gunadhi Wibhawa, meminta pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar turun dan melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan tersebut.

"Saya rasa bila ada ketidakberesan terkait dana itu oleh PB Porda, maka BPK RI dan KPK akan melakukan penindakan sesuai aturan yang ada," tutupnya. (her).

Tags:

Berita Terkait

Related News