Ini Masalah Ekonomi Yang Bakal Dihadapi Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin

BANDUNG,- Berbagai isu perkenomian akan langsung dihadapi oleh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin setelah dinyatakan menjadi pemenang pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019.

Meski masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, namun kabinet yang terbentuk nanti harus menyelesaikan sejumlah persoalan, termasuk utang-utang politik yang menjadi janji-janji dalam kampanyenya.

Pengamat ekonomi Institut Teknologi Bandung, Anggoro Budi Nugroho menyampaikan ada beberapa masalah yang harus dihadapi Jokowi-Ma'ruf dalam kepemimpinannya lima tahun mendatang, termasuk berbagai kebijakan prioritas baik dalam atau luar negeri yang bisa dilakukan .

"Kalau luar negeri aktornya masih China," kata Anggoro dalam keterangannya kepada PortalJabar.net, Selasa(4/6/2019).

Menurut Anggoro, ada 2 dimensi China, yaitu terhadap Amerika Serikat (AS) dan terhadap global non AS. Dikatakannya, terhadap AS, masih diwarnai perang dagang dan proteksionisme Trump.

Utang China, imbuhnya, menjadi amatan semua lembaga rating karena mengandung obligasi pemerintah AS dalam jumlah besar.

"China diganjal isu kebocoran informasi pasca kasus Huawei, sehingga membuat kabinet Trump masih antagonistik sampai sekira 4 tahun kelak. Sebab, defisit neraca perdagangan AS masih memburuk namun dalam delta yang lebih ringan sejak kuartal I/2019," kata pengamat yang kini sedang mendalami ilmu ekonomi di Perancis ini.

Ia menjelaskan, sikap konfrontatif Trump terhadap China dan Iran, namun tidak terhadap Uni Eropa dan sulit ditebak terhadap Rusia, membuat fokus risiko global mudah dilokalisir pada peran China semata.

Terhadap negara-negara lain, terangnya, China memiliki agenda tetap menjalankan proyek One Belt One Road atau BRI untuk Asia Selatan (sampai pelabuhan Gwadar Pakistan) dan Tenggara, sampai Eropa melalu Asia Minor, sampai tahun 2049.

"Dalihnya adalah pemerataan infrastruktur dan akselerasi nilai tambah semata," paparnya.

Untuk Indonesia sendiri, Anggoro mengingatkan waspada terhadap utang pada konsorsium China, sembari memetik nilai tambah dari proyek-proyek infrastruktur massal yang seharusnya menurunkan biaya logistik dan mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) lewat investasi, konsumsi rumah tangga dan ekspor.

Ia menambahkan, biaya logistik rantai pasok RI per 2018 masih di kisaran 20% lebih PDB, lebih mahal daripada China yang indeks purchasingnya relatif melambat sejak kuartal IV/2018 dan cakupan wilayahnya lebih luas.

"Perlu waktu untuk mencapai nilai tambah dan titik pulang pokok infrastruktur, namun yang jelas Indonesia tidak boleh jadi penonton.
Skema terbaik untuk infrastruktur adalah Build-Operate-Own (BOO)," tegasnya.

Sementara untuk urusan perekonomian dalam negeri, pemerintahan Jokowi harus segera fokus untuk meningkatkan daya saing ekspor, kualitas Sumber Daya Manusia (sdm) dan membasmi kartel pangan.

"Penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan kartu pra-kerja bisa membantu mendorong laju pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi dan pengeluaran pemerintah," tuturnya.

Untuk ekspor, kata Anggoro, menteri perindustrian harus orang yang disumpah untuk setia kepada tongkat estafet jangka panjang bangsa. Bukan rezim.

"Petakan industri nasional, proteksi. Jangan hanya kendali impor lewat Surat Keterangan Impor (SKI), melulu administratif saja. Lalu hilirisasi dan substitusi impor, adalah resep yang masih jadi kunci daya saing antar generasi, bukan rezim," pungkasnya. (nie/*)

 

 

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News