BANDUNG,- Aktivis Anti Korupsi Jabar Agus Satria dan Ketua LSM Brantas Wanwan Mulyawan meminta Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi segera melakukan evaluasi atas aset -aset yang digunakan organisasi bentukan gubernur sebelumnya Ridwan Kamil atau RK.
Salah satunya yang menjadi sorotan adalah Jabar Quick Response atau JQR .
“Hal yang menjadi alasan berdasarkan informasi dan kondisi di lapangan, masih ada aset milik Pemprov Jabar yang digunakan JQR yang berdiri 18 September 2018,” kata Agus, Minggu 8 Febuari 2025.
Lebih lanjut dikatakannya sejak awal berdirinya, JQR ditengarai hanya dijadikan sebagai wadah menampung para relawan pemenangan RK pasca Pilgub Jawa Barat 2018.
Berdirinya JQR sempat memicu polemik dan resistensi tersendiri. Karena tugasnya tumpang tindih dengan Tupoksi sejumlah perangkat daerah yang sudah eksis, seperti BPBD dan Dinsos.
“Seperti penggunaan dana APBD, pemanfaatan fasilitas milik daerah, baik berupa kendaraan dan bangunan, hingga CSR dari sejumlah BUMD/BUMN terkesan serampangan,” tegasnyam
Meski nampak bermanfaat, namun kata Agus, semua itu sejatinya adalah hasil kerja perangkat daerah.
“JQR hanya numpang nama dengan tujuan untuk kepentingan kelompok,” tukasnya.
Ia menengarai program JQR Seolah seperti berhasil, padahal kenyataannya kegiatan JQR penuh dengan trial by error, tempat uji coba aplikasi, sekaligus ladang proyek siluman relawan Ridwan Kamil
“Untuk itu demi menegakan aturan dan akuntabilitas, maka ada baiknya bila dilakukan upaya audit awal terkait pemanfaatan dan penggunaan anggaran dan asset milik Pemprop Jabar. Bilamana ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, maka ada baiknya dilakukan peningkatan statusnya menjadi audit investigasi,” tuturnya.
Agus juga menyikapi statement Kadiskominfo Jabar Ika Mardiah ,yang mengatakan selama lima tahun, JQR juga sudah menjangkau 2.622 desa dari 605 kecamatan yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dan 166.547 penerima manfaat.
Menurutnya manajemen dan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi model dalam penanganan aduan masyarakat secara cepat dan tepat.
Ia menganggap hal tersebut sebagai blunder dan datanya masih sangat sumir.
“Bukan hanya meminta di evaluasi dan di audit kepada PJ gubernur, kami pun akan segera melaporkan segala penyimpangan kegiatan JQR kepada kejati Jabar guna untuk melakukan penyelidikan, kami pun telah mempersiapkan bukti bukti untuk bahan laporan,” tandasnya. (*)
