KOTA BANDUNG,- Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mendorong desa memiliki keleluasaan dalam melakukan alokasi anggaran.
Hal ini karena setiap desa memiliki kebutuhan beragam.
Bedi juga berharap agar anggaran desa disesuaikan dengan kebutuhan objektif, terlebih beberapa desa masih memerlukan renovasi kantor desa dan sarana olahraga.
“Komisi I DPRD Jabar beberapa waktu lalu menerima audiensi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jabar terkait permasalahan yang dihadapi desa. Apdesi Jabar menyampaikan aspirasi, berdasarkan keterangan para kepala desa, mereka membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur jalan. Sebab selama dua tahun masa pandemi Covid tidak ada kucuran dana desa, baik dari pusat maupun provinsi lantaran dialihkan untuk program bantuan sosial,” kata Bedi.
Politisi PDI Perjuangan ini menyebut pemerintah desa sangat mengapresiasi, di Indonesia hanya Pemprov Jabar yang ada bantuan provinsi (banprov) untuk desa sebesar Rp130 juta.
“Namun demikian alokasi untuk pembangunan infrastruktur masih sangat kurang karena mengingat begitu banyak item yang menjadi alokasi dana desa dari jumlah Rp130 juta tersebut,” tutur Bedi Budiman.
Selain itu, ujar Bedi Budiman, soal aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk desa yang sering bermasalah. Sehingga, memerlukan pelatihan khusus bagi perangkat desa. Karena di beberapa desa permohonan melalui aplikasi desa terdapat kendala perangkat desa belum dilatih, misalnya oleh Bappeda kabupaten atau kota.
“Banyak aspirasi yang disampaikan melalui aplikasi SIPD tertolak,” katanya.
Tak hanya itu, Bedi juga mendorong Pemprov Jabar memberikan stimulus anggaran untuk program Data Desa Presisi. Sebab, pembangunan desa di Jabar harus didukung data presisi, yaitu, gabungan antara data spasial dan numerik.
“Data Desa Presisi sangat penting untuk menghadirkan data akurat bagi Indonesia. Efisiensi data yang akurat itu datang dari desa. Data Desa Presisi itu inovasi metodologi yang tidak hanya bersifat numerik atau angka, tapi juga data spasial dengan tingkat akurasi tinggi,” urainya.
Menurut Bedi gagasan Data Desa Presisi berawal dari kesimpangsiuran data yang terus menimbulkan polemik. Ketidakakuratan data, dapat menyebabkan gagalnya pembangunan.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (PRPJP), ujar Bedi, membutuhkan data akurat untuk kebijakan pembangunan daerah.
“Provinsi Jabar memiliki 5.312 desa atau bisa dikatakan desa besar. Maka desa memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan. Program Data Desa Presisi ini juga dapat digunakan untuk kebutuhan pemekaran desa di masa yang akan datang,” ujar Bedi Budiman, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat X yang meliputi Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran dan Kuningan ini. (adv)
