BANDUNG, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat kesiapan penanggulangan banjir menjelang puncak musim hujan 2026. Langkah ini menyasar daerah perkotaan dan pedesaan yang rutin terdampak genangan, termasuk di sepanjang aliran sungai utama.
Kepala BPBD Jawa Barat menyatakan, koordinasi harian dengan BMKG, Satpol PP, Dinas PU, dan pemerintah kabupaten/kota sudah berjalan sejak awal Mei. Peta rawan diperbarui berdasarkan data curah hujan, kapasitas drainase, dan riwayat banjir dua tahun terakhir.
"Kami fokus pada tiga hal: peringatan dini yang cepat, evakuasi yang tertib, dan pemulihan pasca banjir yang tidak berlarut," ujarnya saat koordinasi di Bandung, Kamis (28/5/2026).
Langkah Operasional yang Ditempuh
Tim gabungan menormalisasi sungai dan saluran di titik rawan di Bekasi, Karawang, Subang, dan Purwakarta. Pompa mobile ditempatkan di underpass dan permukiman padat yang kerap tergenang. Posko tanggap darurat diaktifkan di 27 kabupaten/kota dengan nomor hotline yang disosialisasikan ke RT/RW.
Pemerintah provinsi juga menyiapkan dapur umum, tenda, dan logistik dasar untuk 72 jam pertama bila terjadi banjir skala sedang. Skema relawan terlatih dihubungkan dengan aplikasi pelaporan warga agar titik genangan bisa ditindaklanjuti lebih cepat.
Peran Masyarakat dan Akses Transportasi
Warga diimbau membuang sampah pada tempatnya dan tidak menutup saluran air. Saat hujan lebat, pengendara disarankan menghindari jalan yang sudah dilaporkan tergenang. Informasi kondisi jalan dan rekayasa lalu lintas dapat disimak melalui laporan terkait, termasuk pembahasan jalur darurat di Tol Purbaleunyi yang sempat menjadi perhatian publik.
Untuk berita terbaru seputar Jawa Barat, kunjungi beranda Portal Jabar yang memuat update harian dari berbagai daerah.
BPBD menegaskan, kesiapan banjir bukan tugas satu instansi. Sinergi pemerintah, aparat keamanan, relawan, dan warga menentukan seberapa cepat dampak banjir bisa diredakan di musim hujan ini.
