KOTA BANDUNG,- Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis Jawa Barat sebagai provinsi yang produktif mampu menjawab ancaman krisis pangan.
Jawa Barat dinilai sebagai lumbung nasional yang memasok berbagai kebutuhan pangan ke provinsi lainnya, terutama DKI Jakarta.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memastikan ketersediaan 11 komoditas pangan utama yang tertera dalam Peraturan Presiden mencukupi hingga akhir 2022.
Ia pun meminta agar semua pihak tetap mewaspadai kenaikan harga pangan menjelang akhir tahun dan memastikan ketersediaanya pada tahun depan.
“Dari 11 komoditas yang ada di Perpres 125 Tahun 2022 kita sudah hitung ketersediaannya cukup sampai dengan akhir tahun 2022,” kata Arief dalam kegiatan Gelar Pangan Murah dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-42 di Kiara Artha Park, Kota Bandung, Selasa (8/11).
Arief mengatakan bersama instansi terkait dari Kementerian Perdagangan dan Bulog terus melakukan monitoring harga pangan. Dari 11 pangan, katanya, hanya harga beras yang masih tinggi.
“Kita melakukan operasi pasar, ini akan terus kita lakukan sampai dengan panen berikutnya, tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan nasional,” ucapnya.
Arief memberikan apresiasi kepada Pemprov Jabar yang dapat menjaga kenaikan harga menjelang akhir tahun dan menjadikan Jabar sebagai lumbung pangan nasional.
Ia pun memuji puncak peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2022 tingkat Jawa Barat yang diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.
Ia mengatakan Jawa Barat mampu membuktikan sebagai daerah yang berinovasi di tengah adanya ancaman krisis pangan, energi, dan keuangan global saat ini.
Menurutnya HPS tingkat Jawa Barat yang menyertakan Gelaran Pangan Murah (GMP) di 100 titik menunjukan kolaborasi yang efektif dan efisien antara provinsi dan kabupaten/kota.
“Ini bukti keberhasilan Jawa Barat mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan. Jabar menjadi salah satu daerah yang berinovasi, kami apresiasi Jakarta bisa hidup dari pangan Jawa Barat. Sebagai salah satu lumbung nasional, Jawa Barat ini salah satu yang terbaik,” katanya.
Sementara, Wakil Gubernur Jawa Barat Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan HPS 2022 tingkat Jawa Barat dibarengi GMP di daerah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.
Jawa Barat menurutnya dalam urusan pangan memahami pentingnya kebersamaan seluruh pihak dari mulai pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kami dibantu berbagai tingkatan, membantu untuk memenuhi ketersediaan pangan di Jawa Barat,” tuturnya.
Uu memastikan urusan ketahanan dan ketersediaan pangan adalah tugas pemerintah di berbagai jenjang
Ia mengatakan, Jawa Barat sebagai salah satu penyumbang pangan terbesar di Indonesia memiliki kapasitas luar biasa dari sisi sumber daya pertanian hingga kelautan sampai pada jumlah UMKM.
“Sangat luar biasa dan melimpah, kita harus bersyukur. Dengan cara apa? Mari kita bergerak untuk memenuhi kebutuhan pangan,” katanya.
Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Jawa Barat Ipong Witono mengatakan dalam perjalanan dua tahun mengawal pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 pihaknya mengambil banyak pelajaran bahwa urusan pangan penting untuk diperkuat dalam situasi krisis.
Menurutnya KPED Jawa Barat menggelorakan budaya gastronomi agar sektor pangan bisa hidup dan tangguh saat menghadapi krisis.
Penggalakan budaya gastronomi memberikan banyak kontribusi pada keberlangsungan petani, pelaku usaha kecil hingga sektor pariwisata.
“Kita menyadari ada gaya hidup ketergantungan pada pangan impor. Ketergantungan ini harus kita lawan dengan gerakan kebudayaan,” pungkasnya. (*)
