KOTA BANDUNG,- Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman menilai perlunya pelatihan khusus bagi perangkat desa untuk mengoperasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk desa.
Hal ini diperlukan karena aplikasi SIPD sering bermasalah. Sehingga di beberapa desa permohonan melalui aplikasi terdapat kendala perangkat desa belum dilatih, misalnya oleh Bappeda kabupaten atau kota.
“Banyak aspirasi yang disampaikan melalui aplikasi SIPD tertolak,” tuturnya.
Tak hanya itu, Bedi juga mendorong Pemprov Jabar memberikan stimulus anggaran untuk program Data Desa Presisi. Sebab, pembangunan desa di Jabar harus didukung data presisi, yaitu, gabungan antara data spasial dan numerik.
“Data Desa Presisi sangat penting untuk menghadirkan data akurat bagi Indonesia. Efisiensi data yang akurat itu datang dari desa. Data Desa Presisi itu inovasi metodologi yang tidak hanya bersifat numerik atau angka, tapi juga data spasial dengan tingkat akurasi tinggi,” urainya.
Menurut Bedi gagasan Data Desa Presisi berawal dari kesimpangsiuran data yang terus menimbulkan polemik. Ketidakakuratan data, dapat menyebabkan gagalnya pembangunan.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (PRPJP), ujar Bedi, membutuhkan data akurat untuk kebijakan pembangunan daerah.
“Provinsi Jabar memiliki 5.312 desa atau bisa dikatakan desa besar. Maka desa memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan. Program Data Desa Presisi ini juga dapat digunakan untuk kebutuhan pemekaran desa di masa yang akan datang,” ujar Bedi Budiman, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat X yang meliputi Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran dan Kuningan ini. (adv)
