KOTA BANDUNG,- Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman menyebut aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk desa yang sering bermasalah.
Sehingga menurut Bedi diperlukan pelatihan khusus bagi perangkat desa.
Terlebih, kata dia, di beberapa desa permohonan melalui aplikasi desa terdapat kendala perangkat desa belum dilatih, misalnya oleh Bappeda kabupaten atau kota.
“Banyak aspirasi yang disampaikan melalui aplikasi SIPD tertolak,” kata Bedi.
Bedi juga mendorong Pemprov Jabar memberikan stimulus anggaran untuk program Data Desa Presisi.
Hal ini kata Bedi, lantaran pembangunan desa di Jabar harus didukung data presisi, yaitu gabungan antara data spasial dan numerik.
“Data Desa Presisi sangat penting untuk menghadirkan data akurat bagi Indonesia. Efisiensi data yang akurat itu datang dari desa. Data Desa Presisi itu inovasi metodologi yang tidak hanya bersifat numerik atau angka, tapi juga data spasial dengan tingkat akurasi tinggi,” kata legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat X yang meliputi Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran dan Kuningan ini. (adv)
